Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 289

UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI 2021 DITETAPKAN RP4,7 JUTA

              Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2021 ditetapkan sebesar Rp4.791.843 atau naik 6,51
              persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp4.498.961 berdasarkan keputusan Gubernur
              Jawa Barat.

              "Keputusan ini sudah ditandatangani Pak Gubernur Sabtu (21/11) kemarin dan mulai berlaku
              pada  tanggal  1  Januari  2021,"  kata  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bekasi  Suhup  di
              Cikarang, Senin.

              Suhup mengatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.774-Yanbangsos/2020
              tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2021 itu menetapkan Kabupaten
              Karawang sebagai daerah dengan UMK tertinggi, selisih Rp6.500 dengan Kabupaten Bekasi.

              "Kabupaten Bekasi ada di peringkat kedua UMK tertinggi di Jawa Barat sekaligus Nasional, selisih
              Rp6.500 dengan Kabupaten Karawang," katanya.

              Suhup  mengaku  kenaikan  besaran  upah  ini  melalui  negosiasi  alot  berujung  pengambilan
              keputusan lewat pengambilan suara terbanyak (voting) Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi
              yang terdiri atas pemerintah daerah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh.

              "Kami  minta  teman-teman  dengan  segala  kekurangannya  bisa  legowo  dan  menerima  hasil
              keputusan UMK 2021 tersebut," katanya.

              Kenaikan UMK ini, kata dia, didasari atas inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) namun
              karena di Kabupaten Bekasi tidak ada inflasi akhirnya mengambil inflasi dari Kota Bekasi sebesar
              2,33 persen ditambah 4,18 persen PDB berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

              Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten  Bekasi  Sutomo  enggan  memberi
              tanggapan lebih jauh soal kenaikan ini. Dia menegaskan Apindo tidak mengikuti voting yang
              dilakukan saat musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

              Sutomo  menjelaskan perusahaan  saat  ini tengah  dipusingkan  dengan  kondisi perekonomian.
              "Kami paham teman-teman buruh punya kebutuhan tapi kami juga sedang mumet-mumetnya.
              Karena kami di sini yang bayar," katanya.

              Wakil Ketua PC FSPMI Otomotif Khairul Bakhri mengaku bersyukur angka kanaikan sesuai yang
              diharapkan.  "Gubernur  sudah  menandatangani  keputusan  besaran  UMK.  Alhamdulillah
              perjuangan teman-teman serikat buruh tidak sia-sia meski harus melewati rapat silang pendapat
              yang luar biasa begitu alot," katanya.

              Kenaikan  UMK  Kabupaten  Bekasi  ini  dilalui  dengan  sejumlah  dinamika  bahkan  negosiasi
              penetapan UMK harus melalui tiga kali rapat pengupahan yang berlangsung dalam kurun waktu
              dua pekan.

              Puncaknya pada rapat terakhir di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11)
              yang diwarnai silang pendapat antara Apindo dengan sejumlah serikat buruh yang hadir. Apindo
              memegang  teguh  keputusan  pusat,  tidak  ada  kenaikan  UMK  2021  karena  kondisi  pandemi,
              dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.

              Di sisi lain, buruh menegaskan harus ada kenaikan. Sebab meski pandemi, operasional industri
              berjalan seperti biasa. Karena perbedaan ini, negosiasi pun berlangsung hingga malam hari dan
              diakhiri melalui voting yang tidak diikuti Apindo.




                                                           288
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294