Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

KEMENAKER-POLRI TEKEN MOU PERKUAT SINERGISITAS LINDUNGI BURUH
MIGRAN
Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)
diharapkan mampu membenahi persoalan yang selama ini dihadapi buruh migran Indonesia. UU
PPMI menunjukkan Indonesia memiliki regulasi yang baik dalam penempatan dan pelindungan
pekerja migran. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi seluruh
pihak. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan yakni menjalin kerja
sama melalui penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik
Indonesia.

"Saya mengajak kita semua untuk semakin awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri karena ini hak warga
negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah, memberikan
pelindungan kepada pekerja migran," kata Menaker Ida usai menandatangani Nota
Kesepahaman antara Kemnaker dan Polri tentang Kesinergisan Pelaksana Tugas dan Fungsi
Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
Ida mengatakan Kemnaker dan Polri berkomitmen untuk memperkuat sinergi kerja dalam
melindungi pekerja migran. Selain tugas dan fungsi, penguatan sinergisitas itu juga mencakup
pertukaran data/informasi dan pendampingan dalam penanganan calon pekerja migran
Indonesia (PMI) nonprosedural. Ida menegaskan sebagaimana mandat UU PPMI, pelindungan
pekerja migran melibatkan berbagai elemen mulai dari pusat sampai daerah. "Pelindungan di UU
18 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke kampung halaman lagi.
Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang sinergitas, koordinasi antar
stakeholder termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia," kata Ida.

(Ruang lingkup MoU ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan,
penanganan, dan penegakan hukum; bantuan pengamanan; peningkatan kapasitas dan
pemanfaatan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; dan kegiatan lain yang
disepakati.

Selain MoU, kedua lembaga juga menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB) tentang
pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan calon
PMI yang tidak sesuai prosedur. PKB ini ditandatangani Dirjen Binapenta dan PKK dan Kepala
Bareskrim Polri. PKB ini merupakan tindak lanjut dari salah satu ruang lingkup MoU, khususnya
terkait penanganan penempatan PMI yang tidak sesuai prosedur. Masa berlaku PKB ini 5 tahun.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan pihaknya mengapresiasi MoU dan PKB
ini. Dia juga mendukung penuh agar kesepakatan ini dapat berjalan dengan baik. Pihaknya siap
membantu menyiapkan kompetensi calon pekerja migran dengan dukungan sarana dan
prasarana. “Untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan, Polri siap membantu, ini hal-hal yang
harus kita laksanakan. Untuk MoU ini harus disosialisasikan kepada seluruh institusi yang ada di
kepolisian. Sehingga jejaring ini sampai daerah bisa diwujudkan,” tegas Wakapolri.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menyambut baik dijalinnya
MoU ini. Tapi, dia mengingatkan MoU seperti ini bukan kali pertama dilakukan Kemenaker.
Sebelumnya sempat dibentuk juga satgas pencegahan migrasi nonprosedural yang melibatkan
lintas kementerian dan Polri.

Hariyanto mengatakan UU PPMI mengatur penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yakni
perdata (ketenagakerjaan) dan pidana. Tanpa ada MoU antara Kemnaker dan Polri, masing-
masing lembaga merupakan perangkat negara yang memiliki tugas dan fungsi melindungi PMI.
“Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi PMI itu diselesaikan Kemenaker, masalah pidana sudah
pasti ditangani kepolisian,” katanya ketika dihubungi, Sabtu (21/11/2020).

294