Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Keputusan ini tertuang dalam surat Kepgub Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang ditandatangani Gubernur
Banten Wahidin Halim pada 20 November 2020.

BURUH TOLAK KENAIKAN UMK 2021 DI BANTEN SEBESAR 1,5 PERSEN

Upah Minimum Kabupaten-Kota atau UMK 2021 di Provinsi Banten telah ditandatangani
Gubernur Banten Wahidin Halim. Kenaikan yang tak begitu signifikan, hanya 1.5 persen, ternyata
ditolak oleh buruh.

Keputusan ini tertuang dalam surat Kepgub Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang ditandatangani Gubernur
Banten Wahidin Halim pada 20 November 2020.
Adapun besaran UMK 2021 yang naik 1,5 persen tersebut paling besar dipegang Kota Cilegon
sebesar Rp 4.309.772,64. Menyusul Kota Tangerang Rp 4.262.015,37, sementara untuk UMK
Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sama diangka Rp 4.230.792,65.

Kabupaten Serang Rp 4.215.180,86, Kota Serang Rp3.830.549,10, Kabupaten Paneglang Rp
2.800.292,64 dan terakhir Kabupaten Lebak Rp 2.751.313,81.

Namun, keputusan yang sudah diketuk dan ditandatangani Gubernur Banten itu, ditentang oleh
perwakilan buruh, terutama buruh di Tangerang.

"Ya, besaran UMK tahun 2021 sudah diketuk. Tapi kami tidak terima dan kecewa," ujar Dedi
Sudarajat, Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Ketua DPD KSPSI Banten ini mengatakan para buruh di Banten tak terima dengan kenaikan UMK
yang hanya 1,5 persen tersebut.

"AB3 menolak karena terlalu jauh dari usulan dewan pengupahan Provinsi Banten unsur serikat
pekerja sebesar 3.33 persen," jelasnya.

Penolakan akan dilakukan para buruh yang tergabung dalam AB3 dengan menggelar aksi besar-
besaran ke kantor Gubernur Banten untuk meminta revisi Kepgub tersebut.

"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa 24-November 2020," katanya. (Pramita Tristiawati)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020. Keputusan ini tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota
(UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Keputusan ini berlaku pada 1 Januari 2021.

Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp
4.798.312,00 yang pada tahun lalu Rp 4.594.324,54. Sementara Kota Banjar masih berada di
angka terendah yakni Rp 1.831.884,83 atau sama seperti UMK 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, akibat dari
pandemi COVID-19, 10 kabupaten dan kota di Jabar tidak menaikkan UMK sesuai Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

"Sisanya, ada 17 kabupaten dan kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan
kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota," ujar Setiawan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

334