Page 347 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 347
UMK 2021 BANTEN NAIK 1,5 PERSEN, CEK DAFTAR LENGKAPNYA DI SINI
Pemerintah Provinsi Banten telah memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2021 naik 1,5 persen.
Keputusan ini tertuang dalam surat Kepgub Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang ditandatangani Gubernur
Banten Wahidin Halim pada 20 November 2020.
Dengan kenaikan tersebut, maka UMK 2021 tertinggi ada di Kota Cilegon sebesar Rp
4.309.772,64. Menyusul Kota Tangerang Rp 4.262.015,37, sementara untuk UMK Kota
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sama diangka Rp 4.230.792,65.
Kemudian, Kabupaten Serang Rp 4.215.180,86, Kota Serang Rp3.830.549,10, Kabupaten
Paneglang Rp 2.800.292,64 dan terakhir Kabupaten Lebak Rp 2.751.313,81.
Namun, sayangnya keputusan yang sudah diketuk dan ditandatangani Gubernur Banten itu,
ditentang oleh perwakilan buruh, terutama buruh di Tangerang.
"Ya, besaran UMK tahun 2021 sudah diketuk. Tapi kami tidak terima dan kecewa," ujar Dedi
Sudarajat, Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) saat dihubungi, Senin (23/11/2020).
Ketua DPD KSPSI Banten ini mengatakan para buruh di Banten tak terima dengan kenaikan UMK
yang hanya 1,5 persen tersebut.
"AB3 menolak karena terlalu jauh dari usulan dewan pengupahan Provinsi Banten unsur serikat
pekerja sebesar 3.33 persen," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020. Keputusan ini tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota
(UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Keputusan ini berlaku pada 1 Januari 2021.
Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp
4.798.312,00 yang pada tahun lalu Rp 4.594.324,54. Sementara Kota Banjar masih berada di
angka terendah yakni Rp 1.831.884,83 atau sama seperti UMK 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, akibat dari
pandemi COVID-19, 10 kabupaten dan kota di Jabar tidak menaikkan UMK sesuai Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun
2021 pada Masa Pandemi COVID-19.
"Sisanya, ada 17 kabupaten dan kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan
kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota," ujar Setiawan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).
Setiawan menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal.
Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Kedua,
rekomendasi bupati dn wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021.
Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di
Jabar tahun 2021. Keempat, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor
561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020.
"Kami (Pemda Provinsi Jabar) sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya
rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021. (Surat itu) perihal
346
