Page 370 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 370
Judul UMK Jabar 2021 Resmi Ditetapkan, Daerah Mana yang Tertinggi?
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/11/23/08302521/umk-jabar-
2021-resmi-ditetapkan-daerah-mana-yang-tertinggi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-23 08:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Sisanya, ada 17
kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan
laju pertumbuhan ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Kami sangat menghargai
apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah
minimum tahun 2021
negative - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) (Surat itu) perihal saran
dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Jumlah ada 17 yang
mengalami kenaikan, di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasannya lebih
kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Sekali lagi, kami lihat hal
itu masih wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya
positive - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Saya apresiasi pemerintah
kabupaten/kota maupun serikat kerja dan pengusaha. Semoga hal ini bisa diterima dengan baik
neutral - Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar) Oleh karena itu, sangat
memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita,
(nantinya) akan ada perbaikan
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-
Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, keputusan itu telah
ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan akan berlaku pada 1 Januari 2021.
369
