Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

Minimum (UM) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.
Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku
dengan menggunakan struktur dan skala upah.

"Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan,"
ujar Dirjen Putri lewat keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Dirjen Putri mengatakan, jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada
pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun.
Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan
setinggi-tingginya adalah Rp400 juta.

"Kalau ada pekerja di atas 1 tahun ternyata upahnya di bawah UM, segera dilaporkan ke kami,
dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota
wilayah kerja," ucapnya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.
Namun demikian, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada
pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku.

"Terus juga ada serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih
terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya UM
atau bahkan di bawah UM," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan bahwa Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) 2022 bakal naik rata-rata sebesar 1,09
persen berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).[].

3