Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 150
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Jumat, mengatakan LTSA adalah salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan
perlindungan PMI dalam upaya pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) memiliki, transparan," katanya saat
mengunjungi LTSA Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kabupaten
Lombok Tengah.
LTSA, kata dia, merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI nonprosedural,
selain memperkuat program Desa Migran Produktif (Desmigratif).
"Sudah ada sebanyak 45 LTSA yang telah dibangun di seluruh Indonesia," ujarnya.
Ida mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI), masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi, pelatihan pekerja
migran dan perlindungan PMI menjadi tanggung jawab pemda, baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Menurut dia, pembentukan LTSA untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan
ketenagakerjaan khususnya pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Karena itu
sinergitas sangatlah penting guna menghapus ego sektoral dalam hal pemberian pelayanan
terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Ke depan, LTSA juga harus memiliki penyelesaian sengketa (dispute settlement), untuk
membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute settlement tersebut menjadi terobosan LTSA agar
proses penyelesaian permasalahan migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
"Jadi jika terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta," ucapnya pula.
Pihaknya juga mendorong agar peran pemda lebih diperkuat dalam memperbaiki layanan, tata
kelola, dan perlindungan terhadap PMI. Sebab, masalah ketenagakerjaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan menjadi kewenangan pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Optimalisasi LTSA mengkanalisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumen
dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah resiko," kata Ida.
149
