Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 21
Judul Kemenaker Ikut Buat 4 PP dalam Aturan Turunan UU Ciptaker
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/386232/kemenaker-ikut-buat-4-
pp-dalam-aturan-turunan-uu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-22 03:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Tentunya kita optimis (UU Cipta Kerja)
segera bisa kita jalankan
Ringkasan
PEMERINTAH secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan
presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Dalam aturan turunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuat 4 PP.
Adapun keempat PP tersebut antara lain PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA), PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, PP 36/2021 tentang Pengupahan dan PP 37/2021
tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
KEMENAKER IKUT BUAT 4 PP DALAM ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER
PEMERINTAH secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan
presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Dalam aturan turunan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan ikut membuat 4 PP.
Adapun keempat PP tersebut antara lain PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA), PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, PP 36/2021 tentang Pengupahan dan PP 37/2021
tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa dengan resminya PP tersebut,
pihaknya optimistis bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan berjalan dengam optimal.
"Tentunya kita optimis (UU Cipta Kerja) segera bisa kita jalankan," ungkapnya kepada Media
Indonesia, Minggu (21/2). Lebih lanjut, Anwar memastikan bahwa pembahasan PP klaster
ketenagakerjaan telah dibahas bersama Tim Tripartit, yang berasal dari unsur serikat buruh atau
serikat pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
(OL-7).
20
