Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021
P. 5
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan segera memulai program vaksinasi
corona mandiri dan aturan tengah disiapkan. Namun ada 4 prinsip yang tak boleh dilanggar
ketika program ini berjalan.
"Pertama prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia oleh
pemerintah. merupakan hak untuk mereka," kata Budi dilihat di Youtube BNPB, Minggu (21/2).
Ia menegaskan, jadi walau ada program vaksin gotong royong ini tidak menghilangkan hak
mereka untuk dapat vaksin gratis. Prinsip kedua, vaksinasi mandiri merupakan kerja sama
pemerintah dengan seluruh stakeholder lain, termasuk swasta, untuk bisa lakukan percepatan
program vaksinasi ini.
"Karena kita juga belum ada bukti ilmiah yang pasti yang nyatakan berapa lama vaksin bisa beri
kekebalan tubuh. Artinya makin cepat vaksinasi makin baik. Jangan sampai kekebalan tubuh
selesai kemudian program vaksinasi belum selesai. Jadi makin cepat makin baik," ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan bahwa program vaksinasi corona
perlahan menunjukkan manfaatnya. Ia mengungkap data penurunan angka tenaga kesehatan
(nakes) yang tertular usai program ini.
"Dari nakes ini setelah saya gembor-gemborkan kita ceritakan bahwa anda tahu enggak nakes
Jawa Tengah yang sudah divaksin 7 minggu sebelum terjadinya vaksin rata-rata tiap minggu
mereka tertular berikutnya meninggal," kata Ganjar dalam rilis survei Indikator soal vaksinasi,
Minggu (21/2).
"Ini loh ada datanya, 3 minggu setelah divaksin angkanya tahu nggak, menarik sekali," imbuh
dia.
Kata Ganjar, minggu pertama setelah program vaksinasi ke nakes ada 170 nakes yang tertular
corona. Seminggu kemudian angkanya turun menjadi 140-an orang.
"Minggu ketiga 55 orang. Kemarin kita pantau masih sekitar 24, enggak tahu bergeraknya sampai
seberapa. Dan yang menarik dua minggu terakhir tidak ada nakes yang meninggal," tutur dia.
Ia menjelaskan, strategi vaksinasi di Jateng adalah bagaimana masyarakat dibuat optimistis dari
awal dengan program ini. Jadilah narasi positif dibangun agar mereka mau disuntik vaksin
Sinovac.
Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei nasional mengenai tantangan dan problem
vaksinasi COVID-19. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan mayoritas
warga bersedia divaksin.
Dalam data, ada 15,8 persen yang menyatakan sangat bersedia dan 39,1 persen cukup bersedia.
Akumulasi bersedia 54,9 persen. Sementara yang kurang bersedia 32,1 persen dan sangat tidak
bersedia 8,9 persen.
Sementara, terkait kehalalan vaksin, sebanyak 81.9 persen masyarakat setuju divaksin apabila
telah dinyatakan halal. Dan 16,9 persen tidak peduli soal isu kehalalan vaksin.
Meski begitu, mereka yang tak bersedia divaksin mayoritas beralasan takut efek samping usai
mengikuti program vaksinasi COVID-19, Burhanuddin menyebut jumlahnya mencapai 54,2
persen.
"Sangat banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin 41%, terutama karena
alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan, jumlahnya 54.2%," kata Burhanuddin dalam
jumpa pers secara virtual, Minggu (21/2).
4
