Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 188
Mengacu pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
Berdasarkan pantauan Bisnis, portal tersebut ditayangkan secara resmi oleh pemerintah. Warga
bisa mengakses beragam aturan terkait Omnibus Law UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di
https://uu-ciptakerja.go.id/.
Pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draf
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Laman utama portal tersebut berisi enam kanal, yaitu laman utama (home), DRAFT RPP, DRAFT
RPERPRES, INFOGRAFIS, Q&A (Tanya Jawab), dan INFORMASI.
Jika Anda klik kanal DRAF RPP maka akan keluar setidaknya 10 dokumen. Dokumen tersebut
dapat dibaca dan diunduh (download) oleh siapa saja.
Berikut daftar DRAFT RPP UU CIPTA KERJA: 1. RPP Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah UU 2. Daftar Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja 3. RPP tentang
Informasi Geospasial Pelaksanaan Cipta Kerja (v.2.111120) 4. RPP Pelaksanaan Undang-Undang
tentang Cipta Kerja Sektor PUPR 5. RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 6. RPP
Kemudahan Pelindungan pemberdayaan KUMKM 7. RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang
Cipta Kerja Sektor Transportasi 8. RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor
Kelautan dan Perikanan 9. RPP Pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja Sektor
Pertanian 10. RPP Kemudahan Proyek Strategis Nasional Sementara itu, pada kanal DRAF
RPERPRES hanya ada 1 dokumen, yaitu RPerpres tentang Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (v.2.111120).
Jika Anda ingin memberikan kritik, masukan, atau saran, portal UU Cipta Kerja menyediakan
kanal penyampaian feedback yang bisa diakses pada link berikut ini: https://uu-
ciptakerja.go.id/pertanyaan-masukan-dan-saran/ Anda tinggal mengisi data diri (nama, alamat
email, dan instansi), menuliskan masukan/kritik/saran, serta melampirkan file tambahan dengan
format PDF.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
pemerintah segera menyelesaikan semua peraturan pelaksanaan dan memberikan ruang yang
seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat.
Layanan itu dimaksudkan agar dapat memberikan masukan dan menyampaikan usulan dalam
penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terdapat 44
peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres.
Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari Draf RPP/ RPerpres, bersama lebih dari 30
K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.
Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, dan untuk memberikan ruang dalam
melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko Perekonomian telah
menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.
187
