Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 198
BURUH BERHARAP HAKIM MK INDEPENDEN DAN TAK LALAI TANGANI GUGATAN
UU CIPTA KERJA
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi
Hardianto berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memegang teguh prinsip
independensinya saat menggelar sidang judicial review Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
"Harapan kami memang kaitan dengan Trias Politika, pembagian kekuasaan, itu betul-betul
hakim menjalankan independensinya sesuai UU," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu
(12/11/2020).
Dalam memegang teguh prinsip independesi itu, kata Dedi, sudah semestinya hakim MK juga
menggunakan hati nuraninya ketika menangani perkara gugatan UU.
Dengan demikian, keputusan yang diambil hakim benar-benar berdasarkan pengetahuannya
terhadap UU yang ditanganinya.
Sebab, keputusan yang diambil hakim akan berdampak besar terhadap kepentingan masyarakat
Indonesia.
"Demi kepentingan orang banyak, jangan sampai ada kelalaian, kekeliruan dalam memutus,
betul-betul independen, harapan kami seperti itu pada lembaga yudikatif," tegas Dedi.
Diketahui, sampai saat ini UU Cipta Kerja masih mendapat penolakan luas dari berbagai kalangan
masyarakat usai disahkan DPR pada Senin (5/10/2020).
Demonstran menuntut Presiden Jokowi mencabut UU Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang.
Namun demikian, tak sedikit dari masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan gugatan ke MK.
Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS), KSBSI,
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), hingga Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI).
197
