Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 262

UMK PALUTA TIDAK NAIK

              Upah Mininum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2021 telah
              ditetapkan tidak naik atau sama seperti UMK tahun 2020.

              Kepastian tidak naiknya UMK Paluta tahun 2021 berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan
              Daerah (Depeda) Kabupaten Paluta dalam penetapan usulan besaran UMK Paluta tahun 2021
              dilaksanakan di aula kantor Dinas Nakerkop dan U KM Paluta. Selasa (10/11).

              Rapat  dibuka  oleh  Bupati  Paluta  Andar  Amin  Harahap  yang  diwakili  oleh  Sekretaris  Daerah
              Burhan Harahap tersebut dihadiri oleh anggota DePeDa kabupaten Paluta diantaranya Kepala
              Disnakerkop  dan  UKM  Siti  Awan  Lubis,  dari  akademisi  Samsir  Alam  Nasution,  Rahmat  MM
              mewakili Kadin Tapsel, Sekretaris DPC F.SPTSI-K.SPSI Kabupaten Paluta Hendra Rambe, BPS
              Paluta, perwakilan OPD yang merupakan anggota DePeDa Kabupaten Paluta beserta anggota
              lainnya.

              Dari  hasil  masukan  dan  saran  para  peserta  rapat  mengingat  dengan  situasi  dan  kondisi
              perekonomian Indonesia dan khususnya Kabupaten Paluta pada khususnya pada masa Pandemi
              Covid-19,  maka  masing-masing  peserta  rapat  menyetujui  untuk  penetapan  UMK tahun  2021
              yang akan diusulkan tidak naik atau tetap mengikuti UMK tahun 2020 yaitu sebesar Rp2.767.784
              dengan berpedoman kepada Surat Edaran Menaker RI.


              Bupati Paluta Andar Amin Harahap diwakili Sekdakab Paluta Burhan Harahap menyampaikan
              pengupahan  tenaga  kerja  sudah  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  tentang  pengupahan
              ketenagakerjaan.


              Dalam peraturan tersebut, sudah ada kepastian pengupahan terutama terkait substansi formula
              sistem  pengupahan  dan  struktur  upah  yang  profesional  yang  merupakan  salah  satu  agenda
              pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hak-hal atas upah bagi pekerja/buruh dan
              kepastian berusaha bagi pengusaha untuk mewujudkan pengupahan yang adil.

              "Adanya surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan, saya harap nantinya Surat Edaran tersebut
              dapat menjadi pedoman bagi seluruh peserta rapat dalam penetapan UMK Paluta nantinya."
              ujarnya.

              Kepala  Dinas  Nakerkop  dan  UKM  Kabupaten  Paluta  Siti  Awan  Lubis  dalam  arahannya
              mengatakan bahwa dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi pekerja/ buruh dan
              menjaga  keberlangsungan  usaha.  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  telah  menerbitkan
              Surat Edaran kepada Gubernur

              seluruh  Indonesia  Nomor  M/11/HK.04/  X/2020  tanggal  26  Oktober  2020  tentang  Penetapan
              Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Corona Virus Dis-ease2019 (Covid-19).

              Sehubungan hal tersebut di atas, maka setelah meminta saran dan masukan dari peserta rapat,
              diputuskan besaran UMK Paluta tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp2.767.784 atau sama
              dengan besaran UMK Paluta tahun 2020.

              "Setelah bermusyawarah dengan tetap mempelajari dan mempedomani Surat Edaran Menaker
              RI Nomor M/11/HK.04/ X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah  Minimum
              tahun  2021  pada  masa Pandemi  Covid-19.  maka  besaran  UMK Paluta tahun  2021  diusulkan

                                                           261
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267