Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 260

UU CIPTA KERJA JADI BANTALAN PEMERINTAH CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

              - Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut dengan
              optimistis oleh berbagai kalangan. Regulasi sapu jagat ini dinilai bisa menjadi solusi ampuh untuk
              atasi pengangguran yang melonjak akibat pandemi Covid-19 (virus Corona).

              Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, UU Cipta Kerja bisa menjadi
              pondasi pemerintah dalam menarik investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

              "Menurut kami UU Cipta Kerja dengan berbagai hal yang ditawarkan di dalamnya, diharapkan
              jadi bantalan buat kita, yang akan memperkuat upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan
              peningkatan lapangan kerja," kata Yustinus, Rabu (11/11/2020).

              Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran sebanyak 9,77 juta orang
              per Agustus 2020. Angka ini naik 2,67 juta orang dibandingkan posisi Agustus 2019.

              Untuk mengurai jumlah pengangguran yang meningkat, Yustinus mengatakan, pemerintah juga
              menyiapkan solusi selain UU Cipta Kerja. Di antaranya fokus menangani kesehatan, perlindungan
              sosial hingga memberi dukungan penuh kepada pelaku UMKM.

              Untuk  perlindungan  sosial,  pemerintah  menggelontorkan  bantuan  sosial  kepada  40  persen
              masyarakat  yang  rentan  dan  terdampak  pandemi.  Di  sisi  lain,  stimulus  pada  UMKM  juga
              diberikan, salah satunya lewat bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta.

              "Untuk jaga daya beli supaya turun enggak terlalu dalam, maka diberikan bansos. Selain itu,
              untuk UMKM juga ada dukungan," jelasnya.

              Yustinus mengatakan, saat ini yang terpenting adalah membangun optimisme masyarakat kelas
              menengah  atas  terhadap  pemulihan  ekonomi  nasional  melalui  UU  Cipta  Kerja.  Sehingga
              konsumsi rumah tangga diharapkan pulih kembali di akhir tahun 2020.

              "Kuncinya memang ada di kelas menengah atas, ketika PSBB dilonggarkan maka ada aktivitas
              ekonomi, dan diharapkan memberikan dampak positif bagi upaya penciptaan lapangan kerja
              baru," kata Yustinus. (maf).





























                                                           259
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265