Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 256
Hal ini diungkapkan Ketua Hukum DPP Serbundo Hcrwin Nasution melalui Kuasa Hukum DPP
Serbundo Hasudungan Silaen di Medan, Selasa( 10/11) petang, seraya menyatakan pihaknya
akan tetap memantau bahkan melakukan investigasi tindakan pengusaha yang tidak manusiawi
didalam penanganan pekerjanya.
PENGUSAHA DIMINTA JANGAN ‘MAIN’ PHK SEPIHAK
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Indonesia (Serbundo) meminta pengusaha agar
jangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak apalagi disaat sedang terjadinya
pandemi Covid-19.
Hal ini diungkapkan Ketua Hukum DPP Serbundo Herwin Nasution melalui Kuasa Hukum DPP
Serbundo Hasudungan Silaen di Medan, Selasa( 10/11) petang, seraya menyatakan pihaknya
akan tetap memantau bahkan melakukan investigasi tindakan pengusaha yang tidak manusiawi
didalam penanganan pekerjanya.
"Kita sangat berterima kasih kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan yang telah
memenangkan hak-hak buruh dengan memenangkan 6 gugatan yang kita layangkan akibat PHK
sepihak oleh PTPP Lonsum,"ujamya.Tentunya lanjut dia, hal ini menjadi pelajaran bagi
pengusaha yang mengabaikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur oleh undang-undang.
"Dalam hal ini kita memahami kondisi dampak dari pandemi Covid-19, namun tidak serta merta
melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa diberikan pesangon karena para buruh juga
memiliki keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, "ujarnya.
Seharusnya, terangnya kembali, ada winwin solution antara pengusaha dan pekerja agar
masing-masing saling butuh dan membutuhkan dimana di salah satu sisi buruh memberikan
tenaga dan pikirannya untuk kemajuan perusahaan dan sebaliknya perusahaan juga dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sementara nilai total pesangon enam gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa
pesangon yang diajukan DPP Serbundo terhadap PTPP Lonsum dikabulkan Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) Medan, sebesar Rp 564.189.834.
Majelis Hakim yang diketahui Saidin Bagariang dengan hakim anggota Mirza Budiansyah dan
Minggu Saragih dalam amar putusannya mengabulkan PHI para buruh yang diajukan
sebelumnya. Keenam gugatan tersebut masing-masing, No.38/Pdt.Sus-
PHI/2020/PN.Mdn,No.39/Pdt.Sus-PHI/ 2020/PN.Mdn, No.41 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn, No.42/
Pdt.Sus-PIII/2020/PN.Mdn,No.43/Pdt.Sus-PIII/2020/ PN.Mdn,No.44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn.
"Gugatan itu kami layangkan Februari 2020 lalu ke Pengadilan Negeri Medan. Ada enam perkara
dengan 12 buruh dan pada 4 November 2020 lalu, pengadilan memutuskan mengabulkan
gugatan kami. Proses persidangan 9 bulan," ujarnya.
Gugatan ini sebutnya, bermula dari pemecatan sepihak yang dilakukan kepada 12 buruh
perusahaan ini yang tersebar di tiga kabupaten, masing-masing di Deli Serdang, Sergai dan
Asahan. Memang akunya, keputusan itu belum inkrah, namun patut diapresiasi karena
255
