Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 112
lain angkutan darat, pertekstilan, pariwisata, dan sebagian ritel menyatakan ketidaksanggupan
untuk membayar THR secara penuh.
"Ketentuan soal THR harusnya tergantung kepada arus kas masing-masing perusahaan.
Sebaiknya, perusahaan yang arus kasnya bermasalah diberikan kelonggaran melalui
perundingan bipartit. Namun, bagi perusahaan yang sanggup bayar, ya harus bayar secara
penuh," ujarnya ketika dihubungi, Senin (5/4/2021).
Dia menjelaskan, perundingan secara bipartit menjadi jalan keluar bagi sebagian besar
perusahaan di Tanah Air yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan mengalami masalah dalam
hal perputaran arus kas.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan skema pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 masih dibahas dengan melibatkan Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dan Tripartit Nasional (Tripnas).
"Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya
sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, baik Depenas maupun Tripnas. Nanti akan
disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Ida dalam siaran pers, Senin
(5/4/2021).
Dia menambahkan, pembahasan yang dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional melibatkan
unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Dalam pembahasannya, pleno Tripartit
Nasional bertujuan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR.
Pembahasan pun, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan
Pengupahan Nasional, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Sumber : bisnis.com.
111
