Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 107

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai
              tugas  dan  wewenang  masing-masing  dalam  mendukung  implementasi  program  Jamsostek,
              seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

              Dalam  inpres  tersebut  presiden  menegaskan  bahwa  seluruh  pekerja  penerima  upah,  bukan
              penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah nonaparatur sipil negara
              dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek.

              Sedangkan  upaya penegakan  kepatuhan  kepada  badan  usaha  atau pemberi  kerja, termasuk
              menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program
              Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021
              tersebut. Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan
              pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

              Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya
              kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh
              jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/
              Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya.

              BPJamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang
              dibutuhkan serta seluruh personel BPJamsostek untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
              stakeholder di seluruh Indonesia

              "Ini  pekerjaan  besar  bagi  kita  semua.  Kami  juga  memastikan  telah  menyelesaikan  semua
              pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi.
              Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder
              pemerintahan," tegasnya.

              Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
              Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
              terus  dijaga  konsistensinya.  "Semoga  dengan  adanya  Inpres  ini  dapat  menjadi  titik  terang
              perkembangan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang  menyeluruh  dan  merata  bagi  seluruh
              pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan," pungkas Anggoro

              Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau dan Kepri, Pepen S Almas mengatakan seluruh unit di
              jajarannya siap mendukung dalam mensukseskan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
              Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk kesejahteraan seluruh pekerja indonesia pekerja, ujar
              Almas.(hen)



























                                                           106
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112