Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021
P. 105
Dia menambahkan pembahasan yang dilakukan salah satunya oleh Tripartit Nasional melibatkan
unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Dalam pembahasannya, pleno Tripartit
Nasional bertujuan memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah
terkait dengan THR.
Pembahasan pun, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan saran dan masukan dari Dewan
Pengupahan Nasional sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.
Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.
Kendati demikian, Ida mengakui kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala
sejak terjadinya pandemi Covid-19. Tetapi, THR dinilai tetap merupakan kewajiban pengusaha
kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.
Terkait dengan adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Ida
menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah
ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
Tahun lalu, sambungnya, laporan lebih banyak mengenai pengaduan cara pembayaran THR
serta jumlah laporan terkait pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak
memenuhi pembayaran THR tersebut.
"Secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan
kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat
momentum Hari Raya Keagamaan," jelasnya.
Sumber : bisnis.com.
104
