Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

tuntutan dalam aksi tersebut. Di antaranya menuntut agar pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR) 2021 dibayar penuh alias tidak dicicil seperti yang terjadi pada tahun 2020.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada
tiga tuntutan yang wajib dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini. Pertama, mencabut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Kedua, meminta pemerintah dan penguasaha tetap membayarkan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.

"Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar
THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Senin
(5/4/2021).

Adapun aksi ini akan berlangsung secara serentak di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Riau. Kemudian, Lampung,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorotntalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Barat, Maluku, NTB, hingga DKI Jakarta sebagai tingkat nasional dalam aksi kali ini.

Said mengatakan, aksi nanti akan diikuti puluhan ribu buruh yang berasal dari seribuan
perusahaan. Mereka di antaranya buruh dari industri banking, logistik, tekstil, garmen, sepatu,
makanan, minuman, percetakan, penerbitan, media, pariwisata, dan faramasi kesehatan. Selain
itu aksi juga akan diikuti buruh dari industri kimia, energi, pertambangan, semen, elektronik,
otomotif, baja, besi, mesin, hingga guru honorer.

"Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK sebagai simbol penolakan Omnibus
Law Ciptaker dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor Gubernur atau kantor Bupati
Wali Kota di daerahnya masing-masing," jelasnya.

Tidak Dicicil

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KS-BSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho
juga meminta THR tahun ini untuk tidak dicicil. Karena THR adalah harapan bagi kaum buruh
untuk mendapatkan rasa bahagia dan senang setelah 1 tahun bekerja. "Harapan kita pemerintah
dan pengusaha punya rasa empati terhadap persoalan yang dihadapi buruh saat ini," ujar Alson
kepada Harian Terbit, Senin (5/4/2021).
Alson menyebut, saat ini persoalan yang dihadapi buruh di antaranya adalah upah yang
dikurangi, upah yang pembayarannya dicicil. Oleh karena itu THR adalah harapan para buruh
untuk bisa melupakan persoalan yang dihadapinya. "Harapannya THR keagamaan yang dapat
diterima secara full dan tidak dicicil," tandasnya.

Alson mengakui, saat ini memang tahun sulit yang dihadapi buruh. Apalagi dengan situasi
pandemi Covid-19 yang menghantam semua sektor. Ditambah juga saat ini pemerintah juga
berpihak kepada pengusaha. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan pengusaha memiliki
hati nurani terhadap penderitaan kaum buruh saat ini.

"Penyampaian melalui media sosial salah satu yang akan kita lakukan dan berharap pemerintah
mendengar," tegasnya.

Safari

75