Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Judul Pengusaha Soal Tuntutan THR Buruh: Kalau Belum Mampu Mau Bayar
Pakai Apa?
Nama Media kumparan.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-soal-tuntutan-thr-
buruh-kalau-belum-mampu-mau-bayar-pakai-apa-1vV1pIM0QaR
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-04-06 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Masing-masing perusahaan kan berbeda.
Kami masih secara kasat mata beberapa sektor seperti pariwisata, angkutan darat, dan angkutan
lainnya masih dalam keadaan belum. Dalam kondisi keadaan seperti itu tidak mampu ya
bagaimana kan mesti ada solusi

neutral - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Iya berunding dengan buruh di dalam pabrik,
bukan dari luar pabrik

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Atau masih memproduksi sekadar
memperpanjang napas saja daripada dia tutup, bayar gaji tidak tahu dari mana tapi berproduksi
dalam kapasitas yang sangat rendah, itu tidak bisa dikatakan dia sudah

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Begitu apakah kita harus memaksakan dia
harus bayar. Dan kalau memang dia tidak mempunyai kemampuan finansial apa yang dia mesti
bayar

negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Ya kita harus realitas juga kondisi seperti itu
dan ini bukan kesalahan perusahaan, ini kan kondisi secara umum

Ringkasan

Buruh meminta Tunjangan Hari Raya ( ) tahun 2021 dibayar penuh. Permintaan tersebut juga
didukung oleh pemerintah yang mengharapkan pengusaha langsung membayarnya atau THR
tidak dicicil. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri Indonesia,
Anton J Supit, mengaku sependapat dengan pemerintah. Namun, dia meminta kondisi
perusahaan juga dipertimbangkan.

78