Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 APRIL 2021

Ringkasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan amunisi baru kepada BPJS Ketenagakerjaan (
BP Jamsostek ), dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada 25 Maret 2019. Inpres
2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, 3
kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98 walikota
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BP JAMSOSTEK SIAP JALANKAN PERINTAH JOKOWI BERI JAMINAN SOSIAL KE
SEMUA PEKERJA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan amunisi baru kepada BPJS
Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ), dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada
25 Maret 2019.

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa
Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati, dan 98
walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jokowi dalam hal ini menegaskan seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja
migran indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara
pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menyambut baik arahan presiden ini, serta
akan memastikan seluruh jajarannya berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan
seluruh kementerian/lembaga, pimpinan daerah dan Kejaksaan Agung untuk mengawal
implementasinya.

Menurut dia, BP Jamsostek segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan
sarana yang dibutuhkan. Kemudian seluruh personil juga disiagakan untuk berkoordinasi dan
berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia "Ini pekerjaan besar bagi kita semua.
Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan
pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh
masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," ujarnya dalam keterangan
tertulis, Selasa (6/4/2021).

Anggoro menambahkan, sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai
jaminan sosial ketenagakerjaan dan BP Jamsostek sebagai lembaga penyelenggaranya harus
terus dijaga konsistensinya.

"Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan," pungkas Anggoro.

Sebelumnya, Memulai 100 hari pertama jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS
Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) ingin memastikan segala sesuatu yang dilaksanakan
berlandaskan norma dan integritas yang tinggi. Oleh karenanya pada kegiatan "Susu Morning"
di Plaza BPJAMSOSTEK, Jumat (12/3), seluruh Direksi dan Dewas bertemu dan menandantangani
kesepakatan yang tertuang dalam Pakta Integritas.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu wahana informal bagi Direksi dan Dewan Pengawas
BPJAMSOSTEK untuk bertukar pikiran dan informasi untuk membangun harmoni kerja yang baik.

83