Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 106
Hal yang sama juga dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Perusahaan di Tanah Air
wajib membayar THR secara penuh kepada para pekerja paling lambat H-7 Lebaran dengan opsi
penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui perundingan secara bipartit.
Dalam kebijakan yang dituangkan dalam SE No. M6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan
pemberian THR, pemerintah daerah diminta memastikan kesepakatan pembayaran THR tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayarkan kewajiban.
Hasil kesepakatan bipartit tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah paling lambat 7 hari
sebelum Lebaran, termasuk laporan keuangan 2 tahun terakhir.
Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah mempertimbangkan roda ekonomi yang mulai
bergerak meskipun masih terbatas.
Adapun, perusahaan yang telat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari total THR yang
harus dibayar dan tidak mengurangi kewajiban yang mesti dibayarkan kepada pekerja.
"Saya kira, ada ruang bagi perusahaan dan pekerja dengan dilakukannya pembicaraan secara
kekeluargaan dan perusahaan diminta dapat menyampaikan kondisi keuangan perusahaan
secara transparan," katanya pada konferensi pers virtual, Senin (12/4/2021).
Namun, kebijakan tersebut masih berpotensi tidak efektif sebab sebagian besar perusahaan di
Tanah Air dikatakan belum memiliki kemampuan membayarkan THR.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan lebih
dari 80 persen perusahaan belum mampu membayarkan THR secara penuh. Tahun lalu, realisasi
pembayaran THR tercatat bermasalah.
Berdasarkan data Posko pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 336
perusahaan diadukan oleh 453 pengaduan yang berasal dari pekerja/buruh pada 2020.
Perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan karena dianggap melakukan pelanggaran
pembayaran THR.
Lebih terperinci, dari 453 pengaduan pembayaran THR tersebut, sebanyak 146 pengaduan akibat
THR belum dibayarkan, 3 pengaduan THR belum disepakati, 78 pengaduan akibat THR terlambat
bayar, dan 226 pengaduan akibat THR tidak dibayarkan.
105
