Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 107
Judul Posko THR Kemnaker telah terima 1.246 laporan terkait THR 2021
Nama Media antaranews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2140658/posko-thr-kemnaker-
telah-terima-1246-laporan-terkait-thr-2021
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-05-05 20:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang didirikan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima 1.246 laporan terkait pembayaran THR dalam kurun waktu 20 April
2021 hingga 4 Mei 2021. Rincian dari laporan tersebut adalah 603 laporan merupakan konsultasi
dan 643 laporan adalah pengaduan terkait tunjangan yang diberikan jelang hari raya keagamaan
tersebut.
POSKO THR KEMNAKER TELAH TERIMA 1.246 LAPORAN TERKAIT THR 2021
Jakarta - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 yang didirikan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah menerima 1.246 laporan terkait pembayaran THR dalam kurun waktu 20 April
2021 hingga 4 Mei 2021.
Rincian dari laporan tersebut adalah 603 laporan merupakan konsultasi dan 643 laporan adalah
pengaduan terkait tunjangan yang diberikan jelang hari raya keagamaan tersebut.
Ketika dihubungivia aplikasi pesan dari Jakarta pada Rabu, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan apresiasinya atas ketaatan perusahaan yang
telah membayarkan THR jelang Idul Fitri.
"Tentunya ini merupakan sinyal bagus akan adanya rebound yang sudah dimulai," katanya.
Menurut dia, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah termasuk Kemnaker untuk
mendorong pemulihan dari dampak COVID-19 baik dalam bentuk insentif, fasilitasi dan berbagai
keringanan pajak.
"Sehingga itulah yang menjadi dasar pertimbangan salah satunya untuk kebijakan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan edaran yang
mewajibkan pembayaran THR 2021 dilakukan secara penuh dengan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan.
106