Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 151
Judul THR Keagamaan Wajib Dibayarkan Paling Lambat H-7 Jelang Lebaran
Nama Media borneonews.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.borneonews.co.id/berita/216563-thr-keagamaan-wajib-
dibayarkan-paling-lambat-h-7-jelang-lebaran
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah mengingatkan para pengusaha maupun pihak perusahaan untuk membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK/04/V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR KEAGAMAAN WAJIB DIBAYARKAN PALING LAMBAT H-7 JELANG LEBARAN
Muara Teweh - Pemerintah mengingatkan para pengusaha maupun pihak perusahaan untuk
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK/04/V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam isi surat edaran dijelaskan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan pengusaha kepada pekerja maupun buruh sesuai dengan masa kerja dan peraturan
yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Disnakertran kop dan UKM) Barito Utara, M Mastur mengatakan, pihaknya beberapa waktu lalu
telah menerima SE dari Gubernur Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan pemberian tunjangan
hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Dikatakan Mastur, besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan bagi buruh/pekerja
yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu
bulan upah.
Kemudian, yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12
bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan.
150
