Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 261
Judul Ombudsman Kritisi Surat Edaran Soal THR Lebaran
Nama Media republika.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qsmj1j328/ombudsman-kritisi-surat-
edaran-soal-thr-lebaran
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2021-05-05 14:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengkritisi Surat Edaran (SE) yang
diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah soal kewajiban perusahan
membayar tunjangan hari raya (THR) pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021. Ia
memandang SE itu terkesan multiftafsir dan bisa merugikan buruh.
OMBUDSMAN KRITISI SURAT EDARAN SOAL THR LEBARAN
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengkritisi Surat Edaran (SE) yang
diterbitkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah soal kewajiban perusahan
membayar tunjangan hari raya (THR) pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021. Ia
memandang SE itu terkesan multiftafsir dan bisa merugikan buruh.
Robert menyebut ada unsur ketegasan membayarkan THR tepat waktu dalam SE Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021. Tetapi menurutnya, SE itu mengandung hal yang merugikan buruh jika ditilik lebih
jauh.
"Tentu kami menyambut baik dengan adanya surat edaran seperti ini, hanya saja isi surat edaran
ini yang membuat kemudian multitafsir di lapangan," kata Robert dalam konferensi pers yang
diadakan secara daring pada Rabu (5/5).
Robert mengkritisi SE tersebut yang memberi peluang perusahaan menunda pembayaran THR.
Keringanan bagi perusahaan inilah yang berpotensi merugikan buruh yang ingin mendapat
haknya berupa THR tepat waktu.
"Surat edaran ini mengatur memberikan semacam menawarkan keringanan kepada perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu," ujar Robert.
Robert menjelaskan keringanan bagi perusahaan dipisah menjadi dua, perusahaan akan
membayar THR maksimal H-1 atau tidak membayarkan THR sama sekali. Ia pun mendesak
pengawasan atas penerapan SE tersebut hingga ke level daerah.
260
