Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

P. 263

Judul Awasi pelaksanaan THR, Ombudsman: Ada potensi malaadministrasi
Nama Media alinea.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.alinea.id/nasional/awasi-thr-ombudsman-ada-potensi-
malaadministrasi-b2c2L93dG
Jurnalis Akbar Ridwan
Tanggal 2021-05-05 14:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengawasi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
(THR) 2021. ORI menilai ada potensi malaadminsitrasi jika pemerintah tidak mampu
melaksanakan ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021.

AWASI PELAKSANAAN THR, OMBUDSMAN: ADA POTENSI MALAADMINISTRASI

"Seperti pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam
pelaksanaan dan pengawasan THR 2021," kata anggota ORI Robert Na Endi Jaweng dalam
keterangannya, Rabu (5/5).

Robert mengemukakan, tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR salah satunya minim
sosialisasi oleh pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan. Menurut dia, itu bisa berdampak
terhadap pengabaian kewajiban perusahaan dan tidak diterimanya hak-hak normatif para
pekerja/buruh.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan
yang valid. Tak adanya mekanisme atau jaminan pembuktian yang valid akan merugikan buruh.

"Mengingat, sesuai regulasi, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat
tidak mampu memberikan THR tepat waktu diharuskan membuktikan laporan keuangan secara
transparan, berunding dengan pekerja/buruh, serta melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas
ketenagakerjaan setempat," jelasnya.

Sedangkan dari sisi pengawasan, kata Robert, dibutuhkan peran serius kepala daerah dalam
mengawasi pelaksanaan THR. "Sebab itu, pemerintah harus mampu bertindak tegas,

262

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268