Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 277

Dinamika  Lebaran  sendiri  di  Indonesia  membutuhkan  modal  ekonomi  yang  tidak  sedikit.
              Pemberian    THR    tentu  bagai  oase di  gurun tandus.  Tidak  banyak  yang  tahu  tentang  siapa
              pencetus ide  THR, dan sejak kapan digulirkan. Beberapa sumber mencatat bahwa kebijakan
              THR  muncul pertama kali pada pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

              Tokoh yang paling berjasa adalah Soekiman Wirjosandjojo. Soekiman menjabat Perdana Menteri
              saat  itu.  Kabinet  Soekiman  yang  dilantik  pada  tahun  1951  memiliki  program  meningkatkan
              kesejahteraan pamong pradja yang kini dikenal pegawai negeri sipil (PNS).

              Kebijakan tunjangan dari Kabinet Soekiman akhirnya menjadi titik awal bagi pemerintah untuk
              mengatur  THR. Pemerintah secara resmi mengatur perihal  THR  secara khusus pada tahun
              1994. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994
              tentang  Tunjangan Hari Raya  Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

              Pengusaha wajib memberikan  THR  kepada para pekerja yang telah bekerja selama tiga bulan
              secara terus-menerus ataupun lebih. Besaran  THR  yang diterima sesuai dengan masa kerja.
              Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih menerima
              sebesar satu bulan gaji.

              Sementara itu, pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus, tetapi
              kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerjanya, dengan perhitungan
              masa kerja/12 x1 (satu) bulan gaji.

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  merevisi  peraturan  mengenai
              THR    tersebut  pada  tahun  2016.  Revisi  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Permenaker) No. 6/2016.

              Peraturan terbaru menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan
              sudah berhak mendapatkan  THR. Selain itu, kewajiban pengusaha untuk memberi  THR  tidak
              hanya diperuntukkan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak, termasuk
              yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian
              kerja waktu tertentu (PKWT).

              Petikan hikmah  Pemberian  THR  tentu memberikan kemanfaatan dan hikmah dari berbagai
              aspek. Hikmah ini penting sebagai refleksi agar  THR  mendapat nilai keberkahan dari Tuhan
              Yang Maha Kuasa serta mendapatkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

              Pertama, adalah hikmah spiritual.

              THR  diberikan menjelang Lebaran atau perayaan Idulfitri. Pemberian  THR  tentu sangat berarti
              bagi kaum muslim guna menyempurnakan persiapan merayakan kemenangan.

              THR  dapat  digunakan  penerima  untuk  kembali  disedekahkan,  membayar  zakat,  belanja
              kebutuhan,  mudik,  dan  lainnya.  Semua  ini  menjadi  pelengkap  ibadah  Ramadan  dan
              menyongsong kemenangan Idulfitri. Tetapi penting diterapkan kepada penerima yang muslim
              jangan sampai efek pemberian  THR  adalah kontra produktif atau merusak ibadah. Misalnya
              digunakan berfoya-foya, melalaikan ibadah, dan lainnya.

              Kedua, adalah hikmah sosial. Pemberian  THR  dapat menguatkan ikatan sosial di dunia kerja.
              Antara atasan dan bawahan akan terikat lebih kuat pascapemberian  THR. Meskipun ini sudah
              menjadi kewajiban perusahaan atau lembaga, namun penerima umumnya tetap memberikan
              apresiasi personal terhadap atasannya. Apalagi jika  THR  yang diberikan melebihi rata-rata yang
              seharusnya diberikan.

              Hal yang patut dihindari adalah jangan sampai pemberian  THR  ini menimbulkan kecemburuan
              sosial. Kecemburuan akan muncul dari pihak-pihak yang tidak mendapatkan  THR. Penerima

                                                           276
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282