Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 280
Judul THR 2021 Wajib Dibayar Besok, Ombudsman Ungkap Potensi
Masalahnya
Nama Media tempo.co
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1459569/thr-2021-wajib-dibayar-besok-
ombudsman-ungkap-potensi-masalahnya
Jurnalis Fajar Pebrianto
Tanggal 2021-05-05 14:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ombudsman ikut mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 yang wajib
diberikan perusahaan ke buruh Kamis besok, 6 Mei 2021, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan. Menurut Ombudsman, SE ini akan sukses di lapangan bila sosialisasi dan
pengawasan berjalan. Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng pun mengingatkan bahwa
kewenangan untuk mengawasi pencairan THR oleh perusahaan itu ada di pemerintah provinsi.
Bukan di pemerintah pusat, apalagi pemerintah kabupaten kota.
THR 2021 WAJIB DIBAYAR BESOK, OMBUDSMAN UNGKAP POTENSI MASALAHNYA
TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman ikut mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR )
2021 yang wajib diberikan perusahaan ke buruh Kamis besok, 6 Mei 2021, sesuai Surat Edaran
(SE) Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Ombudsman, SE ini akan sukses di lapangan bila
sosialisasi dan pengawasan berjalan.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng pun mengingatkan bahwa kewenangan untuk
mengawasi pencairan THR oleh perusahaan itu ada di pemerintah provinsi. Bukan di pemerintah
pusat, apalagi pemerintah kabupaten kota.
"Ombudsman akan memantau sejauh mana pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan
terhadap dinas-dinas di daerah, sesuatu yang saya tahu sulit," kata Robert yang juga Direktur
Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini dalam konferensi pers
di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.
Sebelumnya pada 12 April 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK/04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini ditujukan kepada para gubernur seluruh
Indonesia.
279
