Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Disnaker isnaker WarningPerusahan Bayar THR
Nama Media Malut Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Udi
Tanggal 2021-05-05 13:51:00
Ukuran 84x281mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 12.600.000

News Value Rp 37.800.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) memberikan warning kepada seluruh perusahan
di Maluku Utara (Malut), untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Karyawan. Jika sampai
ditemukan ada perusahan yang tidak membayar THR padahal keuangan perusahan nya mampu.
Maka perusahan tersebut akan dibekukan.

DISNAKER ISNAKER WARNINGPERUSAHAN BAYAR THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) memberikan warning kepada seluruh perusahan
di Maluku Utara (Malut), untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Karyawan. Jika sampai
ditemukan ada perusahan yang tidak membayar THR padahal keuangan perusahan nya mampu.
Maka perusahan tersebut akan dibekukan.

Ini ditegaskan Kepala Disnakertrans Pemprov Maluku Utara, Ridwan Hasan kepada Malut Post,
Selasa (4/5) Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi ini menjelaskan, sesuai
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), nomor : 6 tahun 2016, THR tenaga kerja sudah
harus dibayar 7 hari sebelum lebaran dan itu dilihat dari masa kerja selama 12 bulan atau satu
tahun. Selain Permenaker, ada juga Surat Edaran (SE) Menaker nomor: M/6/HK.04/ IV/2021,
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di
perusahaan/THR bagi tenaga kerja bersifat wajib, sehingga pekerja atau buruh yang masa
kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan
upah atau gaji,"jelas Ridwan.

Ridwan menyampaikan, menindaklanjuti Permenaker dan SE Menaker, Disnakertrans telah
mendirikan UPT di kabupaten kota, salah satu fungsinya menampung keluhan tenaga kerja
perusahan yang tidak menerima THR, sehingga hingga H-1 hari raya kemudian pihak perusahan
tidak memberikan THR, maka aktifitas perusahan bisa dihentikan bahkan lebih lebih tegas lagi
perusahan dibekukan."Kita tetap lakukan pemantauan dan menunggu aduan dari tenaga kerja,
jika aduan disampaikan maka kita langsung ditindaklanjuti, jika hingga lebaran nanti tidak ada
aduan maka kita anggap semua perusahan sudah membayar THR tenaga kerja,"tegasnya.

Pembayaran THR, kata Ridwan bukan hanya tenaga kerja yang tergabung dalam serikat pekerja,
tapi semua yang namanya tenaga kerja berhak menerima THR sesuai ketentuan masa kerja,
286