Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 293

Judul               Buruh Wajib Dapat THR Besok, Ombudsman Minta Tak Ada Tekanan di
                                    Dialog Bipartit
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://nkriku.com/buruh-wajib-dapat-thr-besok-ombudsman-minta-
                                    tak-ada-tekanan-di-dialog-bipartit/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-05 13:43:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Dialog itu harus berlangsung terbuka,
              egaliter, dan tidak ada proses tekan menekan



              Ringkasan

              Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 oleh perusahaan ke buruh wajib dilakukan paling
              lambat Kamis besok, 6 Mei 2021, atau H-7 lebaran. Meski demikian, Ombusman melihat tetap
              ada kemungkinan perusahaan tidak sanggup membayar di jadwal tersebut dan harus menggelar
              dialog bipartit dengan buruhnya. "Dialog itu harus berlangsung terbuka, egaliter, dan tidak ada
              proses tekan menekan," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi
              pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.



              BURUH WAJIB DAPAT THR BESOK, OMBUDSMAN MINTA TAK ADA TEKANAN DI
              DIALOG BIPARTIT

              Jakarta    -  Pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  2021  oleh  perusahaan  ke  buruh  wajib
              dilakukan paling lambat Kamis besok, 6 Mei 2021, atau H-7 lebaran. Meski demikian, Ombusman
              melihat tetap ada kemungkinan perusahaan tidak sanggup membayar di jadwal tersebut dan
              harus menggelar dialog bipartit dengan buruhnya.

              "Dialog  itu  harus  berlangsung terbuka,  egaliter,  dan  tidak  ada  proses tekan  menekan," kata
              Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei
              2021.

              Robert  pun  meminta  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  untuk  mengawasi  dialog  bipartit  ini.
              Sehingga,  tidak  ada  upaya  yang  tidak  diinginkan  terjadi.  Kesepakatan  pun,  kata  dia,  harus
              dituangkan dalam dokumen bersama menyangkut skema pembayaran dan batas waktu.



                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298