Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 295

Judul               Ombudsman nilai surat edaran THR Kemnaker multitafsir
                Nama Media          ijn.co.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://ijn.co.id/ombudsman-nilai-surat-edaran-thr-kemnaker-
                                    multitafsir/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-05-05 13:38:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive  -  Robert  Na  Endi  Jaweng  (anggota  Ombudsman  RI)  Kami  menyambut  baik,  namun
              hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di lapangan

              neutral - Robert Na Endi Jaweng (anggota Ombudsman RI) Kita akan melihat apakah pihak
              perusahaan tepat waktu membayar kewajiban sesuai surat tersebut

              neutral  -  Robert  Na  Endi  Jaweng  (anggota  Ombudsman  RI)  Terakhir  hasil  dialog  harus
              dituangkan dalam kesepakatan bersama



              Ringkasan

              Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI)  menilai  surat  edaran  (SE)  nomor  M/6.HK.04/IV/2021
              terkait  tunjangan  hari  raya  (THR)  keagamaan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemnaker) multitafsir. "Kami menyambut baik, namun hanya saja isi dari surat
              tersebut yang membuat multitafsir di lapangan," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
              Jaweng di Jakarta, Rabu.



              OMBUDSMAN NILAI SURAT EDARAN THR KEMNAKER MULTITAFSIR

              Jakarta  -  Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI)  menilai  surat  edaran  (SE)  nomor
              M/6.HK.04/IV/2021  terkait  tunjangan  hari  raya  (THR)  keagamaan  yang  dikeluarkan  oleh
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) multitafsir.

              "Kami menyambut baik, namun hanya saja isi dari surat tersebut yang membuat multitafsir di
              lapangan," kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, Rabu.

              Dalam surat tersebut terdapat ketegasan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat
              tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Artinya, mulai Kamis (6/5) seharusnya perusahaan sudah
              mulai membayar kewajibannya.


                                                           294
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300