Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 31
Judul Resmi Berlaku, Menaker Ida Minta Pekerja Patuhi Larangan Mudik
Nama Media viva.co.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1370613-resmi-berlaku-menaker-
ida-minta-pekerja-patuhi-larangan-mudik
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2021-05-06 05:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Aturan pelarangan mudik periode Lebaran 2021 resmi diberlakukan Pemerintah hari ini hingga
17 Mei mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pekerja mematuhi
aturan itu. Ida menegaskan, para pekerja harus menaati ketentuan yang diberlakukan
pemerintah ini guna menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia.
Sehingga tidak ada lagi lonjakan kasus seperti di beberapa negara tetangga.
RESMI BERLAKU, MENAKER IDA MINTA PEKERJA PATUHI LARANGAN MUDIK
Aturan pelarangan mudik periode Lebaran 2021 resmi diberlakukan Pemerintah hari ini hingga
17 Mei mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pekerja mematuhi
aturan itu.
Ida menegaskan, para pekerja harus menaati ketentuan yang diberlakukan pemerintah ini guna
menekan angka penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi
lonjakan kasus seperti di beberapa negara tetangga.
"Kita harus banyak belajar dari kasus lonjakan COVID-19 di India dan varian barunya, maka saya
mengajak di samping 3M, juga melakukan 2M, menghindari kerumunan dan mengurangi
mobilitas dengan tidak melakukan mudik," kata Ida dikutip dari keterangan resminya, Kamis 6
Mei 2021.
"Saya mengajak kepada kita semua untuk sementara menunda dulu mudik Lebaran kali ini,"
tambahnya.
Ida menyadari bahwa menunda mudik bukan hal yang mudah. Namun dalam masa pandemi
seperti sekarang, pilihan untuk menunda mudik harus diambil demi keselamatan dan kesehatan
keluarga di kampung halaman.
Lebih lanjut menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah mengeluarkan Surat
Edaran (SE) Menteri ketenagakerjaan RI Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan
30
