Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 366
kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja
sesuai peraturan perundang-undangan atau h-7 Idul Fitri.
Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai
waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan untuk hal
tersebut. Serta, pembayaran THR paling lambat untuk perusahaan yang terdampak pandemi,
yaitu H-1 Idulf Fitri.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan juga mengatasi masalah, jika ada keluhan dan
konsultasi, Ida meminta kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya. Selain itu, dia juga meminta kepala daerah memerhatikan rekomendasi hasil
pemeriksaan pengawas.
Ida juga meminta kepada para gubernur untuk membentuk posko THR dan melaporkan kepada
Kemenaker. Hingga saat ini, kata dia, 34 provinsi sudah membentuk posko THR.
"Sekali lagi karena pemerintah sudah beri insentif, harapannya kepatuhan dari pengusaha untuk
membayarkan THR sehingga ada pergerakan ekonomi dan peningkatan konsumsi," ujar dia.
365
