Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 379

CARA LAPOR THR TIDAK DIBAYAR PERUSAHAAN

              Pemerintah  mewajibkan  seluruh  perusahaan  swasta  membayar  tunjangan  hari  raya  (THR)
              kepada karyawan pada H-7 Lebaran. Artinya, pembayaran THR harus dilakukan maksimal 5-6
              Mei 2021 jika Lebaran jatuh pada 13 Mei 2021.

              Hal  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran  (SE)  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan
              Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

              Lantas,  bagaimana  jika  karyawan  juga  tak  mendapatkan  THR  dari  perusahaan  hingga  h-7
              Lebaran?

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah mendirikan posko THR di
              34 provinsi. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
              atas pelaksanaan pembayaran THR.
              " Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
              atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
              yang ada," ujar Ida dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/5).

              Posko tersebut, sambung Ida, memberikan layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan
              Terpadu  Satu  Atap  (PTSA)  Kementerian  Ketenagakerjaan  di  jalan  Gatot  Subroto  Ka-ling  51
              Gedung B Lantai 1 jakarta Selatan.

              Ia memastikan layanan tatap muka tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan untuk
              mencegah penularan covid-19.

              Selain itu, posko THR juga bisa diakses secara daring (online). Masyarakat bisa mengaksesnya
              lewat www.bantuan.kemnaker. go.id dan melalui call center 1500 630.

              Ida  menyebut  layanan  posko  THR  mulai  dibuka  pada  20  April  2021  hinigga  20  Mei  2021.
              Pelayanan diberikan dari puku 08.00-15.00 WIB.
              "Dalam pelaksanaannya, posko THR 2021 ini melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja
              atau serikat buruh (SP/SB) dan dari unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan
              Dewan Pengupahan Nasional," kata Ida.

              Menurutnya, tim pemantau ini bertugas mengawasi operasional posko THR 2021. Lalu, mereka
              juga memberikan saran kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas posko THR 2021.

              "Posko  THR  2021  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  tetapi  juga  di  provinsi  dan
              kabupaten/kotaseluruh Indonesia. Pendirian posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar
              pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif," jelas Ida.

              Ia meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan
              perundang-undangan yang berlaku kepada perusahaan yang melanggar pelaksanaan THR 2021.

              Dalam kesempatan berbeda, Ida menjelaskan perusahaan yang telat membayar THR kepada
              pekerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya
              batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
              Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada
              pekerjanya.

              "Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya," katanya.




                                                           378
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384