Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 392
Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai
salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan
Hari Raya Keagamaan.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para
pekerja.
Ida Fauziyah mengatakan, akan ada sanksi administrasi dan denda bagi pengusaha yang telat
membayar THR dari waktu yang ditetapkan.
"Pengusaha yang telat membayar THR keagamaan kepada pekerja dikenai denda sebesar 5
persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
untuk membayar," ucapnya lagi.
Denda yang dibayarkan tidak mengilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
kepada pekerja.
Sedangkan sanksi administrasi yang akan diberikan bisa bermacam-macam bentuknya, mulai
dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan
agar pengusaha membayarkan THR kepada pekerjanya secara tunai, tidak dicicil.
Airlangga Hartarto menilai, selama ini para pengusaha telah banyak difasilitasi pemerintah
dengan beragam bantuan untuk menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dengan demikian, diharapkan krisis akibat pandemi bukan lagi alasan untuk tidak membayarkan
THR kepada pekerja.
Airlangga Hartarto juga mengatakan, pemberian THR bisa meningkatkan konsumsi masyarakat
sehingga membantu ekonomi berputar.
Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan mengatur agar perusahaan yang memang
terdampak Covid-19 untuk berdialog dengan pekerjanya terkait pembayaran THR, sambil
memperlihatkan laporan keuangan perusahaan.
Hasil dialog itu kemudian harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.*
391
