Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 393
Judul Jadi "Penyakit", DPRD Parepare Desak Perusahaan Bayar THR
Karyawan
Nama Media rakyatsulsel.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://rakyatsulsel.co/2021/05/05/jadi-penyakit-dprd-parepare-desak-
perusahaan-bayar-thr-karyawan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 09:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Kaharuddin Kadir yang juga
Ketua Komisi I mendesak perusahaan-perusahaan untuk segera menyalurkan Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada karyawan. Kaharuddin juga meminta peran aktif Dinas Tenaga Kerja untuj
mengawasi dan menindak perusahaan yang "nakal".
JADI "PENYAKIT", DPRD PAREPARE DESAK PERUSAHAAN BAYAR THR KARYAWAN
PAREPARE, RAKSUL- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare,
Kaharuddin Kadir yang juga Ketua Komisi I mendesak perusahaan-perusahaan untuk segera
menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.
Kaharuddin juga meminta peran aktif Dinas Tenaga Kerja untuj mengawasi dan menindak
perusahaan yang "nakal".
Seyogianta kata Kahar, sapaan politisi Partai Golkat ini, agar THR disalurkan maksimal 10 hari
sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021.
Kaharuddin Kadir mengungkapkan, salah satu penyakit tahunan bagi Tenaga Kerja yang ada di
beberapa perusahaan Parepare mengeluhkan masalah pemberian THR.
"Oleh karena itu untuk efektivitasnya pengawasan baik dari Pemda maupun dari DPRD, kalau
DPRD biasanya ditangani oleh Komisi yang bersangkutan. Kita juga berharap kiranya ada posko
pengaduan kaitannya dengan pemberian THR bagi tenaga kerja yang ada di Parepare. Itu
penyakit tahunan yang biasanya banyak yang mengadu ke DPR. Kadang ada yang sudah sampai
hari raya belum dikasi, dan ada memang beberapa catatan kaitannya dengan perusahaan yang
nakal,"ungkap Kaharuddin Kadir.
Ia meminta upaya proaktif dari Pemerintah Daerah, khususnya instansi terkait untuk turun
langsung memantau. Jika ada perusahaan yang bandel tidak memberikan hak THR bagi tenaga
kerja. "Sanksinya perusahaan tersebut ditutup sesuai edaran Peraturan Menteri
392
