Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 401
Ia mengatakan terhadap pekerja mengadukan terkait THR akan diarahkan mengisi formulir
khusus yang selanjutnya akan diteruskan ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk
ditindaklanjuti.
"Karena yang berkompeten lansung terkait itu adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi. Tapi
kami siap tampung aduan itu untuk dilanjutkan ke Dinsker Provinsi, nanti dari Provinsi yang
lakukan penanganan keperusahaan,"tutur Asma kepada RRI, Rabu(5/5/2021).
Meski begitu hingga hari ini pihaknya belum menerima aduan terkait pembayaran THR. Dirinya
menegaskan, kewajiban perusahaan membayar THR kepada pekerjanya tertuang dalam surat
edaran Gubernur Sultra tertanggal 22 April 2021. Dalam surat edaran tersebut menegaskan
pembayaran THR paling lambat H-7 Idul Fitri 1442 H.
Terhadap perusahaan yang mengalami masalah finansial karena dampak pandemi Covid-19,
menurut Asma, perusahaan dan karyawan bisa melakukan kesepakatan untuk waktu pemberian
THR. Namun perusahaan harus membuktikan ketidakmampuan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan.
"Kalau perusahaan belum mampu maka dia harus komunikasi dengan pekerjanya. Tapi yang
jelas THR itu harus dibayar full," tegasnya.
Asma menambahkan adapun besaran THR yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai
masa kerja 12 bulan secara terus-menerus wajib diberikan THR sebesar satu bulan upah.
Sedangkan, yang masa kerjanya antara satu bulan sampai kurang 12 bulan, tetap wajib diberikan
THR secara proporsional. (imr).
400
