Page 403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 403

DPRD MINTA PERUSAHAAN BAYARKAN THR KE KARYAWAN

              PAREPARE, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaharuddin Kadir yang juga
              Ketua Komisi I DPRD Parepare, meminta Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Tenaga
              Kerja,  untuk  berperan  aktif  mengawasi  pembayaran  THR  atau  Tunjangan  Hari  Raya  dari
              perusahaan kepada pekerja, maksimal 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021.

              Kaharuddin Kadir usai Rapat Paripurna penyampaian Fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan
              RPJMD 2018-2023, mengungkapkan, bahwa salah satu penyakit tahunan bagi Tenaga Kerja yang
              ada di beberapa perusahaan Parepare mengeluhkan masalah pemberian Tunjangan Hari Raya
              (THR).

              "Oleh karena itu untuk efektifitasnya pengawasan baik dari Pemda maupun dari DPRD, kalau
              DPRD biasanya ditangani oleh Komisi yang bersangkutan. Kami mohon kepada Bapak Walikota
              kiranya membuka posko pengaduan kaitannya dengan pemberian THR bagi Tenaga Kerja yang
              ada di parepare. Itu penyakit tahunan yang biasanya banyak yang mengadu ke DPR. Kadang
              ada yang sudah sampai hari Raya belum dikasi, dan ada memang beberapa catatan kaitannya
              dengan perusahaan yang nakal,"Ungkap Kaharuddin Kadir.

              Ia  meminta  upaya  proaktif  dari  Pemerintah  Daerah,  khususnya  instansi  terkait  untuk  turun
              langsung memantau. Jika ada perusahaan yang bandel tidak memberikan hak THR bagi tenaga
              kerja,  maka  sanksinya  perusahaan  tersebut  ditutup  sesuai  edaran  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan  bahwa  THR  Keagamaan  wajib  dibayarkan  paling  lama  7  hari  sebelum  hari
              keagamaan.

              Sementara, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Abdul Latif menyatakan bahwa Pemerintah Kota saat
              ini telah membuka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker Parepare, yang dibuka setial hari
              kerja.

              "Sudah  ada  SK  nya  Walikota  untuk  pengaduan  THR  bagi  perusahaan-perusahaan,  dan
              pengaduan  bisa  langsung  ke  kantor  Disnaker.  Surat  telah  selesai  dan  ditanda  tangani  oleh
              pimpinan daerah, karena mekanisme dan Administrasinya harus jalan,"Ujar Abdul Latif.

              Ia menambahkan, bahwa pihaknya bersama tim yang akan dibentuk, dalam waktu dekat akan
              bersurat dan menjadwalkan turun memantau langsung ke peeusahaan-perusahaan besar di Kota
              Parepare.

              (***).



























                                                           402
   398   399   400   401   402   403   404