Page 125 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 125
"Bentuk ketidakpatuhan kepesertaan di antaranya perusahaan wajib belum daftar, perusahaan
daftar sebagian (program, tenaga kerja, dan upah), serta perusahaan menunggak iuran," kata
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Purwokerto Agus Widiyanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah, Kamis.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan upaya persuasif dalam rangka meningkatkan
kepatuhan perusahaan seperti melaksanakan sosialisasi program dan manfaat mengikuti
jaminan sosial ketenagakerjaan, kunjungan, serta teguran melalui surat.
Selain itu, pihaknya juga menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari)
Banyumas dalam rangka penegakan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan di
wilayah kerjanya.
"Koordinasi ini membahas tentang teknis pendampingan hukum dan penyerahan surat kuasa
khusus (SKK)," katanya.
Agus mengatakan pendampingan tersebut dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi bersama
Kejari Banyumas mengenai manfaat dan kewajiban yang melekat kepada pemberi kerja tentang
aturan ketenagakerjaan.
"Kami akan memberikan sosialisasi kepada pemberi kerja," katanya menegaskan.
Ia mengatakan bagi perusahaan yang tidak patuh, akan mendapat sanksi berupa teguran tertulis
dan pengenaan denda serta sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik
tertentu seperti pencabutan izin usaha.
Di samping itu, kata dia, bagi perusahaan wajib belum daftar dan perusahaan daftar sebagian
terancam sanksi pidana kurungan penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan memberikan SKK kepada Kejari Banyumas dengan harapan
para perusahaan lebih patuh kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
124
