Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 57
Adapun hal tersebut merupakan komponen yang harus dimiliki dalam Sistem dan skema
Kompetensi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.
Berdasarkan PP No 10 tahun 2018, BNSP befungsi untuk melaksanakan dan mengembangkan
sistem sertifikasi kompetensi kerja.
Sertifikasi kompetensi ini adalah produk hukum yang menjadi bukti pengakuan terhadap capaian
kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu.
Bukti pengakuan atau legitimasi ini ditetapkan oleh BNSP kepada Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) yang telah memperoleh lisensi BNSP sebelum LSP memberikan sertifikat itu ke tenaga
kerja terkait.
Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui
pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja.
Adapun kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh LSP pemberi sertifikasinya dan
professional judgement yang dimiliki para asesor kompetensi.
Dalam hal ini, BNSP memiliki kebijakan untuk membina dan mengawasi Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP).
Selain dihadiri oleh panelis dan pembahas, acara ini juga dihadiri oleh peserta yakni pimpinan
perguruan tinggi vokasi, koordinator LLDikti, LSP P1 PendidikanTinggi Vokasi, perwakilan dari
industri, dunia usaha dan dunia kerja, perwakilan asosiasi profesi, insan media, stakeholder
terkait dan masyarakat umum.
Harapannya agar pembahasan mengenai kebutuhan Industri terhadap skema sertifikasi ini
diketahui dan dipahami segala lembaga terkait.
Acara ini dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat serta
dilaksanakan secara online melalui aplikasi meeting daring dan live streaming di YouTube. (*).
56
