Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Pada acara ini, dilakukan pula diskusi panel mengenai kebutuhan industri terhadap skema
sertifikasi.
Panelis yang hadir Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud serta Ketua BNSP dan Presiden
Direktur PT Trakindo Utama yang berperan sebagai perwakilan industri.

Adapun yang berperan sebagai pembahas yakni Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan Bappenas, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR,
Plt. Direktur Bina Standarisasi, Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Direktur Pendidikan
Tinggi Vokasi (PTV) dan Profesi Ditjen Diksi, Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia
(FHCI), Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri, dan Ketua Forum Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP).

Penandatangan Skema Sertifikasi Nasional ini dilatarbelakangi adanya anggapan dari para pelaku
industri bahwa yang dipelajari peserta didik dalam perguruan tinggi tidak selaras dengan
kebutuhan industri saat ini.
Maka dari itu, dibuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Indonesia yang bernama program link and match .

Wikan Sakarinto mengatakan, program link and match ini dilaksanakan untuk menguatkan
pendidikan vokasi guna menghasilkan SDM Indonesia yang unggul.

Ketua BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, acara ini bisa menjadi momentum yang sangat baik
untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan dunia
industri.

"Saya melihat program link and match sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan untuk
menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di dunia Industri karena saat ini Industri sangat
membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi," ujar Kunjung dalam rilis yang diterima
Tribun .

Adapun program link and match dapat digunakan agar tenaga kerja memiliki standar yang cukup
untuk masuk ke dunia industri.

Dalam hal ini, Kunjung mengatakan bahwa untuk menciptakan tenaga kerja berkompetensi
tinggi yang siap dalam dunia Industri, BNSP akan menyiapkan para tenaga kerja melalui
pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
Corcomm & CSR Manajer Bidang Pendidikan PT Trakindo Utama, Candy Sihombing, mengatakan,
industri memang sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkompetensi tinggi.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003.

Dalam peraturan tersebut, BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi
kerja.

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2018, sertifikasi kompetensi ini
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberikan lisensi oleh BNSP.

Dalam peraturan tersebut, juga dijelaskan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan untuk
menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, berdaya saing tinggi dan memiliki standar global.

Maka dari itu, diperlukan berbagai infrastrukur kompetensi seperti standar kompetensi kerja,
asesor kompetensi, skema sertifikasi, materi uji kompetensi (MUK), tempat uji kompetensi (TUK)
dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
55