Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 76
menunjukkan penurunan, pengawas ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif
dan inovatif, guna mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan.
"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktfitas kerja," ujar
Ida.
Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui pada 2019, sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan
pelanggaran. Kemudian pada 2020, jumlahnya turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.
Begitupun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu.
Penurunan serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun
menjadi 5 ribu kasus setahun berikutnya.
Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.
Atas hasil tersebut, Ida pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi
menjalankan tugas negara untuk menegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
"Ini menambah keyakinan kita bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan
lagi. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya.
Ida bilang, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang.
75
