Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021
P. 72
Selain itu, peran Mediator pada bidang Hubungan Industrial nantinya bisa dioptimalkan untuk
melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang
belum mendaftarkan karyawannya ke seluruh program BPJS Ketenagakerjaan sesuai yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial.
Dimana dalam penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mensyaratkan
kepatuhan perusahaan dalam mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Deny Yusyulia, mengatakan
pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk perlindungan diri dari risiko
saat bekerja.
Hal itu sesuai UU No. 24/2011 bahwa setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling
singkat 6 bulan di Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya merupakan badan hukum publik sesuai Undang-Undang yang
menyelenggarakan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sebagai
amanat turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tahun
2021, maka bertambah lagi satu program BPJS Ketenagakerjan yaitu Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
"Program JKP ini merupakan insentif bagi perusahaan yang telah patuh dalam penyelenggaran
jaminan sosial dan program ini gratis, tanpa dipungut iuran sedikitpun," katanya.
Iuran program JKP sendiri merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan rekomposisi dari
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Manfaat program JKP memberikan uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Deny berharap, semakin tergugah kesadaran para pemangku kepentingan untuk mendaftarkan
diri serta para pekerjanya sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi program
jaminan sosial.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu
Bagijo menyampaikan bahwa pihaknya mendukung perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Jawa Timur.
"Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja sebagai
peserta untuk memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan dan tugas sehari
hari," katanya.
Ia mengimbau seluruh pengusaha dan pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah,
pekerja jasa konstruksi, Non Aparatur Sipil Negara serta Pekerja Migran Indonesia untuk
memproteksi diri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Hal ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas
risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
[geh].
71
