Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 35

DARI 62 KORBAN SRIWIJAYA AIR, HANYA 18 ORANG PESERTA BPJS
              KETENAGAKERJAAN
              Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 menelan 62 korban yang terdiri atas 50 penumpang
              bersama  12  kru.  Namun  disayangkan  hanya  segelintir  yang  mendapat  ganti  rugi  dari  BPJS
              Ketenagakerjaan. Foto/Dok

              Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 menelan 62 korban yang terdiri atas 50 penumpang
              bersama  12  kru.  Namun  disayangkan  hanya  segelintir  yang  mendapat  ganti  rugi  dari  BPJS
              Ketenagakerjaan akibat masih minimnya kesadaran mengikuti jaminan sosial.

              "Hanya 18 orang peserta dari total 62 korban yang terdata. Ini bukti minim sekali kesadaran
              pekerja dan perusahaan untuk rutin ikut BPJS Ketenagakerjaan," ujar Direktur Pelayanan BPJS
              Ketenagakerjaan Khrisna Syarif di Jakarta, Senin (11/1/2021).

              Menurut catatan BPJS Ketenagakerjaan para peserta yang tercatat sebagai korban Sriwijaya Air
              terdiri dari 6 orang pegawai dari Sriwijaya Air, 6 orang pegawai NAM Air, 1 pegawai dari PLN,
              dan 5 orang kategori Penerima Upah perusahaan swasta.

              "Kami saat ini terus menunggu pernyataan resmi pemerintah mengenai kepastian korban. Lalu
              memverifikasi kelengkapan data pembayaran iuran terakhir mereka," jelasnya.

              Menurutnya dari setiap kasus kecelakaan besar yang terjadi persentase korban peserta BPJS
              Ketenagakerjaan masih sangat rendah atau hanya 5-10% saja yang dijamin. Salah satu pelajaran
              penting adalah kasus kecelakaan pesawat Air Asia yang pernah terjadi. Ini sangat disayangkan
              karena kesadaran masyarakat dan perusahaan masih rendah.

              "Seharusnya pemerintah bisa ikut menjamin untuk program Jaminan Kematian atau JKm untuk
              meringankan seluruh pekerja produktif Indonesia," katanya.
              Dirinya juga menghimbau perusahaan pemberi kerja agar tertib membayarkan iuran kepesertaan
              pegawainya. Tujuannya agar jumlah ganti rugi atau manfaat program tidak berkurang bagi ahli
              waris.

              "Kalau ada pengurangan dari perusahaan jadi berkurang manfaatnya nanti untuk ahli waris.
              Keluarga pegawai yang akan dirugikan. Jadi yang menunggak segera bayar lunasi iurannya.
              Untuk HRD jangan hanya upah minimum saja yang dilaporkan karena berhemat. Tapi harus total
              upah dan tunjangan tetapnya juga agar maksimal nanti," tegasnya.
              Pihaknya memastikan, keluarga dari korban yang sedang bertugas akan mendapat perlindungan
              dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM).

              Ia menerangkan, apabila pekerja mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ketika bertugas
              atau dalam suatu kegiatan terkait dengan kedinasan, ahli waris pekerja berhak mendapatkan
              santunan program JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan kepada BP Jamsostek.

              Kemudian, anak dari ahli waris pekerja juga berhak atas beasiswa pendidikan dan sekolah dasar
              hingga kuliah bagi 2 orang anak senilai maksimal Rp174 juta.

              Demikian juga jika ada dari pekerja yang menjadi korban meski tidak sedang bertugas atau
              dalam kedinasan, tetap berhak atas santunan Jaminan Kematian senilai Rp42 juta yang akan
              diberikan kepada ahli waris yang sah. Untuk program ini juga berlaku beasiswa bagi 2 orang
              anak pekerja.

              Ahli waris pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan tersebut juga otomatis mendapatkan
              Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan tabungan pekerja semasa masih aktif bekerja.


                                                           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40