Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 253
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.
Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan.
Dia mengingatkan terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.
Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja.
252
