Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Kewajiban itu sudah diatur dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. "Para
pengusaha kita harapkan memberikan kompensasi THR bagi karyawannya untuk buruh," kata
dia.

Adapun untuk ASN, pihaknya akan mengikuti keputusan pemberian THR sesuai dengan regulasi
yang sudah dibuat oleh kementerian.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha
tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar THR
kepada karyawannya. "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam
konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta
pada Senin.

Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Dia mengingatkan,
terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai
denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta
pembekuan kegiatan usaha.

Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

248