Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 259

Secara garis besar, THR tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Di tahun ini THR harus dibayar
              penuh dan paling lambat sepekan sebelum hari raya. Berbeda dengan tahun lalu di mana THR
              bisa dibayar secara dicicil mengingat masa awal pandemi Covid-19 menerjang.

              "Tapi sekarang roda ekonomi sudah bergerak, pemulihan ekonomi bergerak meski perlahan, dan
              pertumbuhan  ekonomi  sudah  bergerak  ke  arah  positif,  "  jelas  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida
              Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual (12/04).

              Lantas, bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR bagi pekerjanya, Kemnaker telah
              menyiapkan sederet sanksi.

              "Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
              buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
              waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Ida.

              Selanjutnya, masih ada sanksi administratif, bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada
              pekerja dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari keagamaan, akan
              dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

              "Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
              sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," papar Ida
              Fauziyah.

              Lanjut, Ida Fauziyah menegaskan bahwa sekali pun seluruh sanksi administratif dan denda yang
              telah  dipenuhi  oleh  pengusaha  tersebut,  hal  itu  tidak  akan  mengugurkan  kewajiban  mereka
              untuk membayar THR kepada pekerjanya.

              Dalam  rangka  mengawasi  peraturan  Kemnaker  tekait  THR  tahun  ini,  pemerintah  akan
              membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan THR 2021.

              "Kementerian akan membuat Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan bisa diikuti daerah agar
              pemberian THR efektif," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

              Maka itu, Ida Fauziyah menekankan pentingnya keterlibatan peran pemerintah daerah dalam
              mendorong dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemberian THR ini.

              Reporter: Muhammad Mutaqin Editor: Rohmat Haryadi.




























                                                           258
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264