Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Said mengatakan, isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang
masih terdampak Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan
secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada
serikat pekerja.

"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/4).

Namun demikian, Said Iqbal meminta, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari
raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemenaker untuk bersikap tegas dalam penegakan aturan
sebagaimana isi surat edaran Menaker. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil
dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan," ujar dia.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak
hanya rule of the game saja.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp 230 triliun atau 10%
dari APBN. Sungguh besar nilainya. Ketika konsumsi meningkat, akan mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi menuju positif," tutur Said.

260