Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) Ini sesuai dengan Permenaker no.6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Sementara itu, buruh mengancam jika Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan
pembayaran THR dicicil Bagaimana dari perusahaan ? Terkait pembayaran THR ini, Ketua Umum
DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
mengatakan, dalam kondisi yang dialami pengusaha saat ini sangat dibutuhkan pengertian dan
kesadaran dari karyawan /pekerja dari sisi kemampuan pengusaha.

Sebaliknya, sektor Pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, kafe, travel, transportasi,
mall, hiburan malam dan sektor otomotif, properti, UMKM dan berbagai sektor jasa lainnya
dipastikan tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban THR akibat cash flow-nya
yang sudah sangat berat.

Oleh karena itu, dalam kondisi ini Pemerintah harus segera menerbitkan Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja tentang Juklak dan Juknis THR 2021 dengan memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kondisi pelaku usaha akibat pandemi covid-19.

"Bagi pengusaha yang memiliki kemampuan membayar THR agar dapat membayar tujuh hari
sebelum Idul Fitri, sebaliknya bagi pengusaha yang tidak mampu agar dapat dilakukan
perundingan bipartit untuk mencari solusi yang terbaik," kata Sarman seperti dilansir dari
Kontan.co.id.

Sarman menyebut, pengusaha bukannya tidak mau membayar THR 2021.

Akan tetapi memang kondisi keuangan yang sudah teramat berat akibat omzet yang turun tajam.
"Mampu bertahan saja sudah sangat baik," ucap dia.

Pengusaha berharap, pengertian yang dalam dan kesadaran yang tinggi dari rekan-rekan Serikat
Pekerja/Buruh untuk dapat melihat tantangan yang dihadapi pengusaha secara jernih.

Sebab, ini tantangan yang teramat berat karena sudah setahun aktivitas ekonomi bergerak
terbatas mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 minus 2,07 persen.

Selain itu, diawal tahun 2021 dengan tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi, Pemerintah
masih menerapkan pembatasan yang dampaknya pergerakan ekonomi masih sama dengan
tahun yang lalu.

Bahkan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2021 yang diprediksi tumbuh positif,
dikawatirkan juga masih minus.

"Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama.

Kita berharap agar program vaksinasi covid-19 berjalan lancar sehingga pemulihan ekonomi kita
bergerak lebih cepat, pasar semakin bergairah, cash flow pengusaha semakin positif sehingga
nantinya pengusaha dapat membayarkan THR kepada pekerjanya," tutur Sarman.
Ancaman Buruh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengaku
akan menempuh jalur hukum jika pemerintah mengeluarkan aturan terkait pencairan Tunjangan
Hari Raya ( THR ) 2021 bisa dilakukan secara dicicil.

Menurut dia, para buruh akan menolak dengan keras jika Kementerian Ketenagakerjaan
mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut.

"Kami akan mem-PTUN-kan surat edaran atau apapun bentuk suratnya terhadap surat yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut bilamana bertentangan dengan peraturan

320