Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,"
kata Menaker Ida Fauziyah pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta,
Senin, 12 April 2021.

Berikut ini beberapa fakta-fakta soal THR 2021 yang menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk
membayar penuh tanpa dicicil: Paling lambat tujuh hari Seperti yang tertuang dalam surat edaran
tersebut, Ida menyebutkan, bagi perusahaan diharuskan membayar THR dilakukan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Menurut Ida, pelaksanaan tersebut sudah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketentuan pemberian THR Berdasarkan ketentuan yang berlaku, besaran nilai pemberian THR
keagamaan yang diberikan kepada pekerja/buruh berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan
dengan waktu dan status pekerja/buruh di setiap perusahaan.
Pembayaran THR dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh
yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Solusi bagi buruh dan pengusaha Di satu sisi, dampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini
masih terasa dalam sendi-sendi perekonomian Indonesia, menjadi pertimbangan lain yang
diberikan pemerintah bagi perusahaan yang belum mampu memberikan THR sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Ida Fauziyah mengungkapkan,
pihaknya meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Meski demikian, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dengan
besaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Konsekuensi jika perusahaan tidak dapat membayarkan THR Bagi perusahaan yang tidak dapat
membayarkan THR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan harus dapat
membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan yang diserahkan secara transparan.

323