Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 4

Pekerja  upah  bulanan, Bagi  pekerja/buruh  yang  memiliki  masa  kerja  12  bulan  secara  terus-
              menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar satu bulan upah.
              Pekerja  upah  harian  THR  juga  wajib  diberikan  kepada  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja
              berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.

              THR upah satu bulan pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama
              12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

              Pekerja kurang dari 12 bulan  Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan
              secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

              Perhitungan THR 2021 bagi pekerja kurang dari 12 bulan, yaitu:  masa kerja x 1 bulan upah 12
              Adapun upah satu bulan pekerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
              bulan selama masa kerja.
              Pengawasan bagi pengusaha, Demi memantau kepatuhan pengusaha dalam memberikan THR,
              Ida meminta bantuan kepada para kepala daerah.

              "Kami mohon kerja sama kepada para kepala daerah, untuk memastikan perusahaan membayar
              THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," tutur Ida.

              Jika ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR karena dampak pandemi Covid-19, masih
              diberi kesempatan dengan beberapa syarat.

              "Agar melakukan dialog dengan para pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang
              dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktikad baik," ujar Ida.

              Hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja itu disampaikan secara tertulis, lalu dilaporkan
              kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

              Ida  menegaskan,  hasil  kesepakatan  ini  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk
              membayar  THR  keagamaan  tahun  2021.  Pembayaran  bisa  dilakukan  bertahap,  asal  tetap
              memenuhi kewajiban jumlah yang dibayarkan.


              "Diminta  kepada  kepala  daerah  untuk  menegakkan  hukum  sesuai  kewenangannya  terhadap
              pelanggaran pemberian THR," kata Ida.

              Ia juga mengatakan bahwa Kemenaker sudah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi
              dan penegakan hukum untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR 2021.

              sumber:  Kompas.com






















                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9